RSS

KOLOM AGAMA PADA E-KTP

06 Apr

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal inilah yang memunculkan reaksi dan kontroversi dari berbagai pihak, berkenaan kolom agama pada e-KTP. Pihak yang menyatakan bahwa kolom agama sebaiknya dihapuskan saja, karena identitas agama bukanlah suatu hal yang penting bagi administrasi, karena agama adalah hak individu dengan Tuhan nya, dengan mencantumkan agama malah akan menimbulkan diskriminasi.

Sedangkan pihak yang lain menyatakan bahwa kolom agama itu wajib ada pada identitas seseorang, sebab berkaitan dengan perkawinan, warisan bahkan kematian dan banyak lagi hal-hal lain yang menyangkut tentang agama tersebut. Pencantuman kolom agama bukan bentuk diskriminasi. Bahkan sebaliknya, pencantuman kolom agama itu justru memberikan penghargaan terhadap setiap penganut agama dinegara Indonesia, hal ini sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan yang dimaksud dimaknai sebagai agama yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Umum disebutkan bahwa :

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk mernberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, mernperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama. dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rneninggalkannya, serta berhak kembali.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tersebut kiranya bisa memberikan solusi dari kontroversi tersebut diatas. Masyarakat tidak harus/ wajib apalagi dipaksa untuk mengisi kolom agama, sebab Negara saja menjamin hak kebebasan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Artinya di isi atau tidak diserahkan pada orang yang bersangkutan, namun sebagai warga Negara yang baik, tentu saja harus mengikuti aturan yang sudah dibuat, karena prinsip dari sebuah aturan akan berjalan baik dan bermanfaat jika diikuti, sehebat apapun aturan tidak menjadi hebat kalau dilanggar.

Catatan:

Pendapat seseorang tidaklah selalu benar, tapi kebenaran-lah yang bisa menjadikan seseorang berpendapat dengan benar.

 
4 Komentar

Ditulis oleh pada 6 April 2013 in Artikel

 

4 responses to “KOLOM AGAMA PADA E-KTP

  1. Ayahanda Iwan Hermawan

    6 April 2013 at 11:55 am

    Kaya Judul Sinetron Islam KTP

     
  2. Oman

    6 April 2013 at 8:13 am

    Mungkin yang dimaksud diskriminatif disini lebih cenderung kepada penghormatan terhadap aturan agama tertentu, misalnya seseorang dengan tulisan agama tertentu pada KTP nya, saat masuk ke suatu lingkungan atau melakukan sesuatu yang (mungkin) tidak diperbolehkan secara aturan agama di KTP-nya, maka akan merasa bahwa dia tidak diperlakukan adil (oleh perasaannya sendiri).
    **conto kasarna mah, si muslim hoyong abok tapi isin ku ka-te-pe

     
  3. Ayahanda Iwan Hermawan

    6 April 2013 at 1:44 am

    sepertinya mencantumkan agama dalam sebuah identitas menjadi beban bagi mereka yang tidak menjalankan agama yg tercantum tadi. betul kata pa Oman, yg salah itu bukan agama nya, tapi pelaku diskriminatif nya.

     
  4. Oman

    6 April 2013 at 1:25 am

    jika masih ada pertimbangan untuk dicantumkan seperti beberapa hal yang dituliskan di atas, apa alasannya untuk dihilangkan? kalau hal yang berhubungan dengan diskriminatif, apakah salah agama ataukah salah sang oknum pelaku diskriminatif? menurut pendapat saya agama yang dicantumkan selain sebagai penghargaan, hal itu juga melekat dengan identitas seseorang, seperti halnya nama lengkap dan status perkawinan.
    penyelesaian kasus diskriminatif dengan menghilangkan identitas agama bukan langkah tepat, karena masalahnya bukan di agama, tapi pelaku.
    apakah berikutnya setelah penghilangan identitas agama di KTP, akan ditambahkan peraturan tentang larangan penggunaan atribut yang mencirikan agama yang dianut? atau mungkin tidak akan pernah ada larangan, yang ada adalah kewajiban menggunakan pakaian yang bersifat umum, tidak mencirikan sebuah agama… (kata-kata larangan dibalik menjadi sebuah kewajiban)

     
 
%d blogger menyukai ini: