RSS

Wibawa Hukum

04 Apr

Kita semua pasti sudah tahu dan tidak ragu-ragu lagi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal itu ditegaskan dalam landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut. (1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). (2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

 

Namun, keraguan pada negara kita sebagai negara hukum muncul ketika kita menyaksikan praktek penegakan hukum secara tidak berwibawa. Padahal, wibawa itulah sebenarnya yang menjadi roh negara hukum. Di sini diperlukan seperangkat penegakan hukum yang benar-benar menjujung tinggi wibawa hukum. Siapa yang memiliki uang dan kekuasaan, dia bisa mengendalikan hukum. Paling tidak seperti itulah persepsi penegakan hukum di mata masyarakat. Hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

 

Publik yang setiap hari disuguhi dengan drama dan sandiwara penegakan hukum yang penuh kepalsuan, mengambil kesimpulan sendiri bahwa mereka tidak lagi percaya penegakan hukum di negara ini.

 

Namun ironisnya, lembaga penegak hukum yang sekaligus penentu wibawa hukum tersebut saat ini berada dalam kondisi darurat, mengalami krisis kepercayaan publik. Bahkan, Masyarakat semakin tidak percaya dan tidak puas terhadap kinerja institusi penegak hukum yang tidak serius menangani kasus-kasus hukum.

 

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan mewujudkan tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, kemanfaatan dan perberdayaan sosial bagi masyarakat. Dan inilah wujud dari wibawa hukum. Namun sayangnya, wibawa hukum di negara kita telah dijatuhkan oleh para penegak hukum itu sendiri.

 
Komentar Dinonaktifkan pada Wibawa Hukum

Ditulis oleh pada 4 April 2013 in Artikel

 

Komentar ditutup.

 
%d blogger menyukai ini: