RSS

MAKELAR BUKU PAKET SEKOLAH

Office Lens 20160726-182649Sudah menjadi tradisi jika tahun pelajaran baru, pihak sekolah menetapkan sejumlah buku paket yang harus dibeli oleh oleh orangtua peserta didik. Padahal dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2008 tentang larangan tenaga pendidik, menjual secara langsung atau tidak langsung, menjadi distributor buku sekolah baik buku paket maupun LKS.

Namun demikian, peraturan tersebut, tidaklah menjadi penghambat bagi sekolah untuk tetap menjual buku, karena mereka beralasan selama penjualan buku itu disetujui oleh orangtua, komite sekolah dan guru. Celah inilah yang kerapkali digunakan oleh pengelola sekolah untuk tetap melakukan penjualan buku paket maupun LKS disekolah.

Untuk menghindari kesan yang buruk, pihak sekolah tidak memberitahukan secara tertulis namun menyiasatinya dengan menyuruh peserta didik untuk menulis paket buku yang harus dibeli beserta harganya serta memberitahukan toko buku mana yang menyediakan buku-buku tersebut. Kalaupun ada surat pemberitahuan untuk orangtua, maka yang menandatangani surat itu adalah Komite Sekolah, seolah-olah itu adalah kemauan mereka sendiri bukan paksaan dari pihak sekolah.

Pertanyaannya, benarkah Komite Sekolah berhak melakukan hal tersebut diatas?

Di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 044/u/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Sedangkan di dalam PP no 17 tahun 2010 kedudukan ini tidak berubah, artinya bahwa Komite Sekolah tetap sebagai lembaga yang mandiri yang dibentuk guna mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perbedaannya dalam PP no 17 tahun 2010 ini disebutkan bahwa komite sekolah selain mandiri juga harus profesional. Artinya Komite sekolah harus benar-benar dapat menjalankan peran dan fungsi, tidak hanya menjadi alat pelengkap di sekolah, atau bahkan hanya menjadi ”TUKANG STEMPEL” atas kebijakan kepala sekolah.

Dalam Kepmendiknas nomor 044/u/2002, komite sekolah berperan:

  • Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
  • Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
  • Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
  • Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sedangkan dalam PP nomor 17 tahun 2010 pada pasal 205 fungsi pengawasan komite sekolah lebih dipertegas lagi.

  • Komite sekolah/madrasah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;.
  • Hasil pengawasan oleh komite sekolah/madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/ wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah/madrasah dan dewan guru.

Lebih lanjut dalam Kepmendiknas nomor 044/u/2002 dijelaskan bahwa Komite Sekolah berfungsi :

  • Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  • Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  • Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  • Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
  • Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
  • Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
  • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  • Secara prinsip fungsi ini tidak berbeda dengan PP nomor 17 tahun 2010, artinya fungsi yang dijelaskan dalam PP ini masih relevan dilaksanakan.

Tentang penetapan keanggotaan komite sekolah juga mengalami perubahan. Dalam Kepmendiknas nomor 044/u/2002, setelah terbentuk, maka penetapan keanggotaan komite sekolah diatur berdasarkan AD/ART Komite sekolah, tetapi dalam PP nomor 17 tahun 2002, penetapan anggota Komite sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Dari perubahan ini ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan nantinya peran dan fungsi komite sekolah akan dikebiri oleh kepala sekolah. Dengan adanya PP ini kepala sekolah bisa saja tidak setuju terhadap komposisi keanggotaan komite sekolah yang dianggap tidak sejalan dengan pikiran kepala sekolah. Bisa saja pasal ini muncul karena dilatar belakangi adanya disharmonisasi hubungan antara komite sekolah dan kepala sekolah. Komite sekolah terlalu over acting terhadap kebijakan kepala sekolah, sehingga hal tersebut mengganggu kinerja sekolah secara keseluruhan.

Terlepas dari pro dan kontra tentang penetapan keanggotaan komite sekolah, harus tetap dipahami bahwa keberadaan kedua komponen tersebut adalah bertujuan sama, yaitu sama-sama memajukan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sehingga yang harus dikedepankan adalah persamaan tersebut dan bukan jurang perbedaan yang dapat menimbulkan disharmonisasi hubungan sebagai mitra kerja.

Hal yang baru dari PP ini adalah diaturnya sumber pendanaan yang diperbolehkan untuk mendanai kegiatan komite sekolah dan/atau membantu sekolah. Dalam pasal 196 dijelaskan , bahwa komite sekolah boleh menggali dana dari sumber-sumber berikut: Pemerintah; pemerintah daerah; masyarakat; bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah. Pasal ini dapat digunakan komite sekolah untuk menggali dana sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang berbeda, bahkan bantuan dari pihak asing pun diperbolehkan dalam PP ini.

Dalam pasal 198 dijelaskan Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

  • menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  • memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
  • mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
  • mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
  • melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Sebagai catatan akhir

Tenaga Pendidik dan Komite Sekolah bukanlah MAKELAR BUKU PAKET DAN LKS.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 26 Juli 2016 in Artikel

 

تقبل الله ياكريم

View on Path

 
Komentar Dinonaktifkan pada

Ditulis oleh pada 4 Juli 2016 in Artikel

 

Sebelum menendang bola, kita bisa ramalkan kemana bola akan bergerak setelah ditendang. Akan tetapi, sebelum menendang kucing, kita tidak tahu apakah kucingnya akan menangis, lari, melompat, mati atau alternatif lainnya.
Meramalkan respons manusia, jauh lebih rumit dibandingkan dengan meramalkan respons kucing. Sebab, kucing tidak mengenal politik, pura-pura, balas dendam dan serangkaian hal rumit lainnya.

View on Path

 
Komentar Dinonaktifkan pada

Ditulis oleh pada 22 Juni 2016 in Artikel

 

If you think you can, you can. If you can not, you can not.
#tergantung_niat

View on Path

 
Komentar Dinonaktifkan pada

Ditulis oleh pada 8 Juni 2016 in Artikel

 

Darimana saja keluarnya ilmu, pasti semuanya karena Allah.

View on Path

 
Komentar Dinonaktifkan pada

Ditulis oleh pada 18 Mei 2016 in Artikel

 

Umur bukanlah ukuran untuk menjadi bijak.
Bijak adalah karakter atau kepribadian

View on Path

 
Komentar Dinonaktifkan pada

Ditulis oleh pada 17 Mei 2016 in Artikel

 

Susahnya melawan hawa nafsu

View on Path

 
Komentar Dinonaktifkan pada

Ditulis oleh pada 16 Mei 2016 in Artikel